Istilah Istilah Bahasa Hukum (Bagian II)

  1. Judical Decisions: “Keputusan-keputusan hakim.”
  2. Judge Made Law: “Hakim benar-benar menciptakan hukum.”
  3. Jugde Of Lyre: “Hakim keliling.”
  4. Keadilan Distributif: “Keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan pekerjaannya masing-masing, sehingga setiap orang tidak sama dalam pembagian hasilnya.”
  5. Keadilan Kumulatif: “Keadilan yang dierima oleh masing-masing pekerja sama besar dan tidak memperhitungkan jam kerja masing-masing, tetapi diberi upah yang sama besarnya dalam tingkat yang sama.”
  6. Kroon: “Raja.”
  7. Leemten: “Kekosongan hukum.”
  8. Lesere: “Mengumpulkan orang untuk diberi perintah.”
  9. Levensvoor Scriten: “Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat.”
  10. Lex: “Hukum.”
  11. Lex Dura Sed Temen Scripta: “Peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian.”
  12. Lex Dizina: “Hukum positif Tuhan.”
  13. Lex Eterna: “Hukum abadi.”
  14. Lex Humana: “Hukum yang diciptakan manusia.”
  15. Lex Naturalis: “Hukum alam.”
  16. Lex Posteriori Derogat Legi Priorie: “Peraturan yang lebih baru didahulukan daripada peraturan yang lama.”
  17. Lex Spesialis Derogat Lex Generale: “Hukum yang lebih khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum.”
  18. Lex Superior Derogat Lex Inferiori: “Hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada hukum yang lebih rendah.”
  19. Natuurlijke Persoon: “Orang”
  20. Nemo Judex Indoneus In Propia: “Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri, sehingga hakim tersebut tidak dibenarkan untuk mengadili dalam perkara tersebut.”
  21. Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihren Begriffe Von Recht: “Tidak seorangpun sarjana yang bias membuat suatu definisi atau pengertian tentang hukum.”
  22. Nohwachter Staat: “Negara hanya sebagai penjaga malam.”
  23. Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali: “TIdak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada undang-undang yang mengaturnya.”
  24. Nuclear Family: “Keluarga inti.”
  25. Onrechtsmatigedaad: “Pelanggaran hukum.”
  26. Onverschuldigde Betaling: “Pembayaran utang yang sebenarnya tidak terjadi utang  piutang.”
  27. Open System: “Sistem terbuka.”
  28. Pacta Sun Servanda: “Perjanjian mengikat pihak-pihak ang mengadakannya, sehingga setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.”
  29. Pacte De Association: “Perjanjian masyarakat.”
  30. Pacte De Gouvernment: “Perjanjian pemerintah.”
  31. Pactum Subjectionis: “Perjanjian pemerintah.”
  32. Pactum Unionis: “Perjanjian masyarakat.”
  33. Penafsiran Analogis: “Penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan member kias atau ibarat pada kata-kata tersebut, disesuaikan dengan asas-asas hukumnya.”
  34. Penafsiran Dalam Pengertian Luas (ekstentif): “Apabila kalimat yang ditafsirkan diberi pengetian seluas-luasnya.”
  35. Penafsiran Dalam Pengertian Sempit (restriktif): “Apabila kalimat yang ditafsirkan dibatasi dengan ketat.”
  36. Penafsiran Doktrinair Atau Penafsiran Ilmiah: “Penafsiran yang didapat dalam buku hasil karya para ahli hakim tidak terikat, karena penafsiran doktrinair hanya bersifat teoritis.”
  37. Penafsiran Gramatikal (taal kundig): “Penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata kamus.”
  38. Penafsiran Hakim: “Penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan), mengikat pihak-pihak bersangkutan, dan berlaku hanya bagi kasus-kasus tertentu.”
  39. Penafsiran Historis:“Penafsiran dengan cara meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, baik sejarah terjadinya undang-undang maupun menurut sejarah hukum.”
  40. Penafsiran Otentik: “Penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang.”
  41. Penafsiran Pengertian Objektif: “Apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan bahasa sehari-hari.”
  42. Penafsiran Pengertian Subjektif: “Apabila yang ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.”
  43. Penafsiran Perbandingan: “Suatu cara penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing, dan hukum kolonial.”
  44. Penafsiran Sistematis: “Suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain, dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.”
  45. Penafsiran Sosiologis: “Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat hukum.”
  46. Plicht: “Kewajiban.”
  47. Politiek Staat: “Negara hanya merupakan pengatur.”
  48. Presumption Of Innocence: “Seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya melalui keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.”
  49. Principia Prima: “Norma-norma kehidupan manusia yang bersifat universal.”
  50. Principia Secundaria: “Norma-norma kehidupan manusia yang bersifat relatif.”
  51. Principles: “Asas-asas”
  52. Principles Of Legality: “Asas-asas legalitas.”
  53. Rasion d’etat: “Kepentingan negara.”
  54. Rationale Aanvardig:  “Hukum bersifat rasional.”
  55. Rechtsbegrip: “Pengertian hukum.”
  56. Rechtsbetrekkingen: “Hubungan hukum.”
  57. Rechtsbevoegheid: “Berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.”
  58. Rechtsboek: “Kitab hukum.”
  59. Rechtscontructie: “Konstruksi hukum.”
  60. Rechtseenheid: “Kesatuan hukum.”
  61. Rechtsfeit: “Kejadian hukum.”
  62. Rechtshandeling: “Perbuatan hukum”
  63. Rechtside: “Cita keadilan.”
  64. Rechtspersoon: “Badan hukum.”
  65. Rechtsplicht: “Orang wajib menaati hukum.”
  66. Rechtspraak: “Peradilan.”
  67. Rechtsvacuum: “Terjadinya kekosongan hukum.”
  68. Rechtsverfijning: “Memerlakukan hukum sedemikian rupa, sehingga rasa keadilan atau cita keadilan dapat dicapai oleh hakim yang bersangkutan.”
  69. Rechtszakerheid: “Kepastian hukum.
  70. Recht Is Bevel: “Hukum bersifat memaksa.”
  71. Rectum: “Bimbingan, tuntutan, atau perintah.”
  72. Regimen: “Kerajaan.”
  73. Rekonstruksi Hukum: “Membuat pengertian hukum dengan mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan.”
  74. Res Judicata Proveri Tate Habetur: “Setiap putusan pengadilan hakim adalah sah kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.”
  75. Restutio In Integrum: “Ketertiban dalam masyarakat harus dipulihkan pada keadaan semula apabila terjadi konflik.”
  76. Rightiges Recht: “Hukum yang benar.”
  77. Rex: “Orang yang pekerjaannya memerintah.”
  78. Rust En Orde: “Ketentuan yang mengatur tata tertib, sehingga timbul kedamaian.”
  79. Social Contract Power: “Kekuatan perjanjian masyarakat.”
  80. Social Welfare State: “Negara kesejahteraan masyarakat.”
  81. Sosiale Doelmatigheid: “Kegunaan sosial.”
  82. Sosiale Werkijkheid: “Keadaan masyarakat yang nyata.”
  83. Souvereineteits Theori: “Teori kedaulatan rakyat.”
  84. Speedy Administration Of Justice: “Peradilan yang cepat. Artinya, seseorang berhak cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.”
  85. Staatsblad: “Lembaran negara.”
  86. Statute: “Undang-undang.”
  87. Statute Of The International Justice: “Mahkamah Internasional.”
  88. Sumtieautomaat: “Hakim hanya berlaku sebagai corong undang-undang.”
  89. Summun Ius Summa Iniura: “Kepastian hukum yang tinggi adalah ketidak adilan tertinggi.”
  90. The General Principles Of Law Recognised By Civilised Nations: “Asas-asas hukum yang diakui oleh orang-orang yang beradab.”
  91. The Legal Machinery In Action: “Hukum adalah mesin pembangunan.”
  92. The Man In Street: “Orang jalanan atau orang kebanyakan.”
  93. The Rule Of Law: “Semua manusia sama kedudukannya di mata hokum, atau persamaan memeroleh perlindungan hukum.”
  94. Transitoir Recht: “Hukum peralihan.”
  95. Traktat Bilateral: “Traktat yang diadakan antara dua negara.”
  96. Traktat Multilateral: “Traktat yang diadakan oleh lebih dari dua negara.”
  97. Treaty: “Perjanjian internasional.”
  98. Tweezijdig: “Perbuatan hukum bersegi dua.”
  99. Tweezijdig Rechtsbetrekkingen: “Hubungan hukum bersegi dua.”
  100. Unnus Testis Nullus Testis: “Satu saksi bukanlah saksi.”
  101. Vervreemding: “Menjual, memberi, menghadiahkan, menukar, mewariskan, mengandung persamaan dengan pengasingan.”
  102. Volkgeist: “Jiwa bangsa.”
  103. Wetenschap: “Ilmu.”
  104. Wetgeving: “Pembentukan undang-undang.”
  105. Wille Des Staat: “Hukum adalah kemauan negara.”
  106. Yurisprudensi: “Keputusan-keputusan hakim.”
  107. Zaakwarneming: “Tindakan memerhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan.”
  108. Zoon Politicon: “Manusia adalah makhluk sosial.”

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s